Lombok Utara, InsightNusantara.com - Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH membuka acara Focus Group Discussion ( FGD) Identifikasi permasalahan di Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Air dan Trawangan (Gili Matra), Bertempat di Aula Bupati, Selasa (11/6).
Dalam FGD ini menghadirkan narasumber dari Universitas Mataram Dr. Nurliah, dengan materi permasalahan degradasi kondisi lingkungan di kawasan konservasi pulau Gili Matra dan diikuti oleh Staf ahli Bupati bidang Ekbangkeu H. Rusdi, ST, para Asisten Setda KLU, para Kepala PD terkait, serta undangan lainya.
Dalam arahannya Bupati Djohan menyampaikan, Lombok Utara sebagai salah satu daerah yang ada di provinsi NTB yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah dan sumber perekonomian masyarakatnya.
"Lombok utara juga menjadi salah satu ikon pariwisata di Provinsi NTB sekaligus sebagai wilayah dengan tingkat toleransi tinggi," tuturnya.
Kawasan konservasi perairan Nasional Gili Matra merupakan aset strategis yang perlu dijaga serta dirawat sehingga memiliki manfaat untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.
"Saya mengapresiasi kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, semoga memberikan manfaat dan apa yang dihasilkan dapat diimplementasikan sehingga menghasilkan output yang baik," ucapnya.
Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas suatu negara.
Di depan peserta FGD Bupati Dua periode ini juga berharap agar peserta dapat mengidentifikasi dan mengetahui prioritas dan perencanaan permasalahan yang ada di kawasan konservasi Gili Matra, kemudian nantinya dapat dilakukan pembentukan satuan tugas dan sekretariat percepatan penanganan permasalahan pada kawasan konservasi Gili Matra.
Sebelumya Koordinator wilayah kerja kawasan Gili Tramena Martanina, S. ST,Pi mengatakan, bahwa tujuan dari kegiatan FGD guna untuk mendiskusikan dan merumuskan rencana aksi untuk permasalahan di Gili Matra khususnya tentang permasalahan yang mengancam degradasi terumbu karang.
"Semoga dengan FGD ini, kita bisa menyatukan persepsi, visi dan misi kita demi keberlangsungan ekosistem konservasi di Gili Matra," harap Martanina.
Martatina juga menambahkan seluruh stakeholder di Lombok Utara akan menyatukan persepsi visi dan misi terkait dengan pengelolaan Gili Matra yang di mulai dari hulu ke hilir yang harus terintegrasi.
"FGD telah menghasilkan kurang lebih 18 permasalahan perioritas dari masing-masing instansi," tuturnya.
Disamping itu dalam FGD nantinya pihak dari BKKPN Kupang meminta setiap OPD terkait untuk merumuskan permasalahan tersebut secara rinci agar bisa selesai tahun 2024 atau tahun depan sesuai dengan tupoksi masing-masing yang dibarengi dengan anggaranya. ( Dul )
0 Komentar