Lombok Utara, insightnusantara.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin (16/6), Bupati KLU H. Najmul Akhyar secara resmi menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Aula Sidang DPRD tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua I Hakamah, serta dihadiri jajaran anggota legislatif, kepala OPD, dan tamu undangan dari berbagai instansi.
Dalam laporannya, Bupati Najmul mengumumkan capaian prestisius: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari komitmen bersama terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah,” tegasnya.
APBD KLU 2024 mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp1,22 triliun atau 105,33% dari target Rp1,15 triliun. Kinerja ini meningkat signifikan 17,42% dibanding tahun sebelumnya.
Secara rinci:
PAD: Ditargetkan Rp301,4 miliar, terealisasi Rp286,1 miliar (94,92%)
Pendapatan Transfer: Ditargetkan Rp856,9 miliar, terealisasi Rp859,6 miliar (100,32%)
Lain-lain pendapatan yang sah: Rp74,2 miliar, sebagian besar berasal dari bagi hasil dengan PT. Amman Mineral Internasional Tbk.
Pertumbuhan PAD mencapai 26,13%, didorong oleh pencapaian pajak daerah yang melebihi target (124,02%). Sementara pendapatan transfer meningkat 6,21% dibandingkan 2023.
Total belanja dan transfer daerah terealisasi sebesar Rp1,129 triliun atau 96,13% dari pagu anggaran. Terdapat peningkatan pada belanja operasi dan belanja modal masing-masing sebesar 10,56% dan 10,42%.
Hasilnya, anggaran mencatat surplus sebesar Rp90,7 miliar, dan menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp110,2 miliar, meningkat tajam 349,56% dibandingkan tahun 2023.
Komposisi SILPA:
Rekening Kas Umum Daerah: Rp107,7 miliar
BLUD RSUD: Rp367 juta
8 BLUD Puskesmas: Rp1,8 miliar
BLUD Persampahan: Rp63 juta
Dana BOS: Rp19 juta
“Peningkatan ini utamanya berasal dari realisasi PAD dan efisiensi dana transfer yang belum terpakai,” jelas Bupati.
Per 31 Desember 2024, total aset daerah tercatat Rp2,119 triliun, meningkat Rp60,3 miliar dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ditopang oleh:
Aset lancar naik 40,34%
Investasi jangka panjang naik 7,47%
Aset tetap naik 1,89%
Di sisi lain, kewajiban keuangan daerah sangat minimal. Utang pihak ketiga hanya Rp2 juta, sementara utang belanja tercatat Rp24,8 miliar, mayoritas berasal dari BLUD.
Meski indikator kinerja keuangan tetap positif, efektivitas PAD mengalami penurunan dari 106,37% menjadi 94,92%, dan efisiensi belanja turun dari 98,85% menjadi 92,56%.
Bupati Najmul menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi opini WTP serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
“Kami akan memperkuat sistem informasi keuangan dan mengintegrasikan SIPD dengan sistem keuangan pusat. Transparansi dan akuntabilitas menyeluruh adalah arah utama tata kelola keuangan kami,” tutupnya. ( Red )
0 Komentar